Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKPP)

Indonesian		English
Istilah	Pengertian	Term	Description
Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKPP)	Di Indonesia, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan menurut Pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kalau barang bukti tidak cukup atau perbuatan yang disangka bukan tindak pidana. Pasal 32 (c) UU No. 5 thn 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memperbolehkan Jaksa Agung menyampingkan suatu perkara apabila perlu sebab ‘kepentingan umum’. Lihat Deponir dan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).	no equivalent	In Indonesia, a statement explaining the cessation of a particular prosecution. The prosecutor can cease a prosecution under Article 140 of the Indonesian Code of Criminal Procedure if there is a lack of evidence or the alleged act was not a crime. Article 32(c) of Law No 5 of 1991 on Public Prosecution allows the Attorney General to ‘put aside’ a case if the ‘public interest’ so requires. See Deponir and Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).